Penghematan anggaran negara, salah satunya dengan memangkas biaya operasional pejabat pemerintahan/negara. Dengan menggunakan mobil bermesin lebih kecil adalah sebuah penghematan besar.

Banyak cara dilakukan sebuah pemerintahan dalam mengatur pembiayaan negara. Tentu bukan sekadar mengusahakannya mengambil pajak yang dicomot dari berbagai sektor, tetapi juga menekan anggaran biaya operasional yang tentu tak kalah besarnya.

Seperti penggunaan mobil dinas yang jadi salah satu fasilitas pejabat negara. Tetapi faktor prioritas tentunya juga harus diberlakukan, jika dianggap pemborosan, fasilitas mobil dinas ini diperhitungkan lagi biayanya. 

Kajian dari pemerintah Filipina untuk berkomitmen membatasi mobil jatah pejabat pemerintahan diberlakukan. Dilansir dari media lokal Filipina, Autoindustriya (25/8), pemerintah negara tetangga itu mulai membatasi penggunaan mobil mewah berkapasitas mesin besar sebagai kendaraan dinas. 

Peraturan yang dikeluarkan Department of Budget and Management Philipines ini termuat dalam surat No. 2016-5. Surat tersebut menerangkan ada beberapa tipe mobil yang boleh dijadikan mobil dinas oleh pejabat pemerintahan pusat dan daerah, polisi, pemadam kebakaran, paramedis, BUMN serta lembaga tinggi negera non-kementerian.

"Pemerintah saat ini telah berjanji untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan dana publik. Sebagai bagian dari advokasi tersebut, pemerintah harus menyingkirkan dan menjauhkan diri dari penggunaan kendaraan bermotor mewah dan memanfaatkan unit transportasi dengan spesifikasi yang lebih umum dan sederhana, " kata Benjamin E Diokno, Secretary of Budgent and Management of Philipines.

Untuk pejabat setingkat menteri dibolehkan pakai sedan atau hatchback, SUV dan MPV yang tak lebih dari 2.200 cc untuk mesin bensin, dan 3.000 cc untuk mesin diesel. Contoh mobil yang jadi pilihan adalah Volkswagen Passat 2.0T, Hyundai Santa Fe dan Toyota Innova.

Sementara untuk kantor instansi pemerintahan, maksimal hanya bisa menggunakan mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc. Baik itu mesin bensin maupun mesin diesel. Mobil yang disediakan adalah Toyota Altis, Nissan Sylphy, Isuzu Panther dan Mitsubishi Adventure.

Bahkan untuk pemangku jabatan seperti Sekretaris Asisten Departemen, Pejabat-pejabat BUMN, Wakil Kepala Staff dan setingkat hanya diberi jatah mobil seperti Toyota Avanza, Suzuki Ertiga, Toyota Vios atau Hyundai Accent.

Dengan adanya aturan baru ini diharapkan bukan saja anggaran negara bisa hemat, tapi Filipina juga mengharapkan adanya efisiensi pemakaian bahan bakar.

Sumber : Otodriver.com