Kesiapan penggunaan mobil hybrid dinilai lebih sesuai kondisi Indonesia saat ini, begitu juga mobil dengan CNG, ketimbang mobil hydrogen atau listrik yang butuh kesiapan infrastruktur.

Indonesia, memiliki masalah klasik dengan perkembangan mobil yang ramah lingkungan yang modern. Tidak adanya insentif pajak yang diberikan pada mobil canggih tersebut, membuat pabrikan tidak bisa jor-joran memasarkan produk unggulannya.

Seperti Toyota yang menjadi pionir mobil hybrid di Indonesia. Sejak masuknya Prius Hybrid era 2008, hingga kini tak ada kabar menggembirakan soal potongan pajak terhadap mobil hemat bahan bakar itu.

“Namun, hingga saat ini, kondisi di Indonesia yang paling sesuai dengan mobil hybrid, ketimbang mobil listrik atau hydrogen,” tutur Warih Andang Tjahjono, Wakil Direktur Utama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), saat acara buka bersama media nasional, Jakarta, Selasa (21/6) lalu.

Menurut Warih, mobil hybrid tidak membutuhkan infrastruktur tambahan di lingkungan sekitar, sama saja dengan mobil konvensional. Berbeda dengan hydrogen atau EV (electric vehicle) yang harus dibuatkan tempat pengisiannya di berbagai tempat.

Mengenai masalah insentif pajak terhadap mobil hemat energi yang modern tersebut, Warih juga belum bisa banyak berkomentar.

“Ya sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah soal itu. Meski ke arah penggunaan mobil yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan sudah ada, dengan dikeluarkannya kebijakan mobil-mobil LCGC,” ungkapnya.

Memang, mobil LCGC berkapasitas mesin kecil dan emisi rendah, namun masih menggunakan bahan bakar fosil.

Hal lain yang memungkinkan menekan emisi dan penggunaan bahan bakar minyak adalah penggunaan CNG (Compressed Natural Gas). “Mobil dengan CNG juga cocok di Indonesia yang memiliki gas alam yang sangat berlimpah,” kata lelaki asal Solo, Jawa Tengah, itu.

Namun yang menjadi kendala adalah penggunaan tabung CNG yang menyita ruang di bagasi.